Senin, 30 Mei 2011

Upah Minimum Regional Dalam Perspektif Islam

BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Dalam proses produksi dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya tanah, tenaga kerja, modal, mesin dan organisasi atau manajemen. Produksi dilakukan pada industri besar maupun kecil, selain itu juga produksi diluar sektor industri yang menggunakan tenaga manusia dalam memproduksi barang dan jasa.
Tenaga kerja muncul karena adanya hubungan antara pemberi kerja dan orang lain yang menawarkan tenaganya untuk dimanfaatkan dalam proses produksi. Pekerja atau buruh menurut Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan, pasal 1 ayat (3) Pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Dalam hubungan kerja dibangun secara kontraktual tertulis maupun tidak tertulis mengenai berbagai hal, diantaranya mengenai jenis pekerjaan, jam kerja, hasil pekerjaan, upah dan lain, lain, bagi industri yang sudah maju kontrak kerja dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama antara pihak Majikan / Perusahaan dan Tenaga Kerja yang diwakili oleh Pengurus Serikat Pekerja di perusahaan tersebut. Biasanya dalam pelaksanaan tidak selalu berjalan mulus dengan apa yang diperjanjikan termasuk mengenai upah, maka tidak heran akan muncul protes dan demonstrasi bahkan pemogokan kerja menuntut kenaikan upah.
Disisi lain kenaikan laju inflasi semakin menekan nilai reel upah buruh, kalau upah buruh tahun 2008 sebesar wilayah DKI Jakarta 972.604.” hampir 40 % (persen) dari upah habis untuk biaya transportasi dan perumahan, Seperti yang dialami Puji (39), buruh pabrik tekstil di Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Jakarta Utara. Meski bergaji Rp 900.000 per bulan, dia menghabiskan sedikitnya Rp 400.000 per bulan untuk mengontrak rumah ukuran 3 x 4 meter persegi di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, dan ongkos angkutan ke tempat kerja” [1]. Berarti sisanya sebesar Rp. 572.604 digunakan untuk keperluan konsumsi, biaya pendidikan anak, rasanya sangat tidak cukup.
  1. Rumusan Masalah
Setelah tenaga kerja atau buruh memberikan tenaga secara maksimal dalam proses memproduksi barang dan jasa yang diminta oleh majikan atau industri, maka hak tenaga kerja adalah mendapatkan upah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup dirinya bersama keluarga, dalam kenyataan yang berlaku di negara kita upah yang diberikan secara umum atau kebanyakan upah yang diterima adalah ”Upah minimum” , maka berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka masalahnya dapat dirumuskan seperti berikut :
  1. Bagaimana proses perumusan atau kesepakatan mengenai Upah Minimum Regional(UMR)?
  2. Terhadap kesepakatan UMR, bagaimana pandangan Islam mengenai Upah Minimum Regional?
  1. Sistimatika penulisan
Penulisan makalah ini dengan menggunakan sistimatika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan, yang berisi uraian Latar belakang, Perumusan masalah dan sistimatika penulisan.
BAB II : Tinjauan Yuridis berisi landasan hukum dan landasan Al Qur’an dan Al hadits.
BAB III : Kerangka Teori
BAB IV : Analisa yang berisi Bagaimana proses perumusan UMR dan tinjauan Islam mengenai UMR tersebut?
BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.
BAB II.
TINJAUAN YURIDIS
1. Upah menurut Undang-undang
Tenaga kerja atau pekerja / buruh yang telah memberikan tenaga dalam proses produksi barang dan jasa berhak menerima imbalan dalam bentuk upah. Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan pasal 1 ayat (30) Upah adalah hak pekerja / buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2. Upah Minimum
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Nomor : Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, dala diktum menimbang mengatakan; Bahwa dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktifitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Dan bahwa untuk mewujudkan penetapan upah minimum yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan perusahaan secara sektoral, maka disamping penetapan upah minimum Regional, juga dilakukan penetapan Upah minimum Sektoral Regional.
Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/MEN/1999 menjelaskan poengertian seperti berikut :
(1). Upah Minimum adalah upah bulanan yang terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
(2). Upah Minimum Regional adalah Tingkat I untuk selanjutnya disebut UMR TK I adalah upaya yang berlaku di suatu Propinsi.
(3). Upah Minimum Regional Tingkat II untuk selanjutnya UMR TK II adalah upah mininimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau kehususan wilayah tertentu.
(4). Upah Minimum Sektoral Regional TK I untuk selanjutnya disebut UMSR TK II adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di suatu propinsi.
(5). Upah Minimum Sektoral TK II untuk selanjutnya disebut UNSR TK I adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayahy tertentu.
(6). Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagianya menurut Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).
3. Landasan upah dalam Islam
  1. Upah seorang buruh harus dibayarkan kepadanya sebelum keringat dibadanya kering.
  2. Dari Ibnu Majah Nabi SAW bersabda ”kewajiban para majikan hanya menerima pekerjaan yang sudah dilakukan oleh para karyawanya, janganlah memperkerjakan mereka sedemikian rupa sehingga berakibat buruk bagi kesehatannya”.
  3. Penghasilan terbaik ialah penghasilan seorang pekerja dengan syarat ia melakukan pekerjaanya dengan hati-hati dan ia hormat pada majikanya.
BAB III
Kerangka teori mengenai upah
Upah dapat kita pandang dari dua segi, yaitu moneter dan yang bukan moniter, jumlah uang yang diterima seorang pekerja selama jangka waktu tertentu, katakanlah sebulan, seminggu, sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari seorang buruh tergantung dari berbagai faktor. Seperti jumlah upah berupa uang, , daya beli uang, yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya. Pekerja kaya atau miskin, diberi imbalan, baik atau buruk, sebanding dengan harga nyata, bukan harga nominal atas jerih payahnya.
Upah menurut teori ”Produk Marjinal” upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. Dengan mengasumsikan penyediaan tenaga kerja dalam jangka suatu yang panjang dan konstan, maka permintaan akan buruh dalam satu kerangka masyarakat kapitalis, datang dari majikan yang memperkerkjakan buruh dan faktor produksi lainya untuk membuat keuntungan dari kegiatan usahanya. Selama hasil bersih tenaga kerja lebih besar dari tarif upah itu.majikan akan semakin memperkerjakan tenaga kerja tambahan pada batas dimana biaya memperkerjakan semakin banyak satuan tenaga kerja. Tentu saja ia akan berhenti memperkerjakan tenaga kerja tambahan pada batas dimana biaya memperkerjakan buruh sama dengan pada tambahan yang dilakukan pada nilai hasil bersih. Masing-masing majiklan, seperti halnya masing-masing konsumen, memberi upah buruh yang akan bernilai sama dengan hasil kerja marjinal dengan tarif upah yang berlaku. Hal itu merupakan permintaan semua majikan yang terjadi dalam keseluruhan hubungan dengan persediaan tertentu yang menentukan produk marjinal tenaga kerja secara keseluruhan dan tarif upah di pasaran.
Menurut Profesor Marsal”Ingatalah bahwa seoarang yang memperkerjakan seribu orang lain, seolah-laha merupakan suatu gabungan yang ketat dari seribu unit diakalangan pemnbeli di pasaran tenaga kerja”.disebabkan oleh kelemahan mereka dalam perundingan, maka para pekerja dibawah kapitalisme mungkin mendapat upah yang jauh lebih rendah dari produk marjinal mereka”[2]
BAB IV
ANALISA UMR
1. Proses penetapan UMR
Salah satu problem yang langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (gaji) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Faktor ini, yakni kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara gaji yang diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerak protes kaum buruh.
Adapun dalam sistem ekonomi Kapitalis, rendahnya gaji buruh justru menjadi penarik bagi para investor asing. Termasuk pemerintah, untuk kepentingan peningkatan pendapatan pemerintah (bukan rakyat), justru memelihara kondisi seperti ini. Kondisi ini menyebabkan pihak pemerintah lebih sering memihak ‘sang investor’ , dibanding dengan buruh (yang merupakan rakyatnya sendiri) ketika terjadi krisis perburuhan. Rendahnya gaji juga berhubungan dengan rendahnya kualitas SDM. Persoalannya bagaimana, SDM bisa meningkat kalau biaya pendidikan mahal?
Untuk membantu mengatasi problem gaji, pemerintah biasanya membuat “batas minimal gaji” yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Daerah (UMD) atau Upah Minimum Kota (UMK) yang mengacu pada UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999. Intervensi pemerintah dalam hal ini ditujukan menghilangkan kesan eksploitasi pemilik usaha kepada buruh karena membayar di bawah standar hidupnya. Nilai UMR, UMD, dan UMK ini biasanya dihitung bersama berbagai pihak yang merujuk kepada Kebutuhan Fisik Minimum Keluarga (KFM), Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), atau kondisi lain di daerah yang bersangkutan.
Penetapan UMR sendiri sebenarnya ‘sangat bermasalah’ dilihat dari realitas terbentuknya kesepakatan upah dari pihak pengusaha dan buruh. Dalam kondisi normal dan dalam sudut pandang keadilan ekonomi, seharusnya nilai upah sebanding dengan besarnya peran jasa buruh dalam mewujudkan hasil usaha dari perusahaan yang bersangkutan. Penetapan UMR dan UMD di satu sisi dimanfaatkan buruh-buruh ‘malas’ untuk memaksa pengusaha memberi gaji maksimal, meski perannya dalam kerja perusahaan sangat sedikit (meskipun ini sangat jarang terjadi) .
Di sisi lain UMR dan UMD kerap digunakan pengusaha untuk menekan besaran gaji agar tidak terlalu tinggi, proses penetapan upah dilakukan oleh dewan pengupahan mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional, kita dapat melihat contoh diungkapkan oleh Harjono Ketua SPSI DKI Jakarta ”ketika sertiap tahun dilakukan perundingan besarnya UMR oleh tri partit buruh diwakili oleh pengurus serikat pekerja, pengusaha diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disini akan tercermin kepentingan para pengusaha, bahkan ada mantan pejabat atau pensiunan Dinas Tenaga Kerja DKI memegang beberapa perusahaan out sorcing nongkrong ketika Dewan Pengupahan tersebut sedang berunding”[3].
Buruh telah mengorbankan tenaga dan jam kerjanya yang sangat banyak dalam proses produksi suatu perusahaan. Bila diteliti lebih jauh, penetapan UMR dan UMD ternyata tidak serta merta menghilangkan problem gaji/ upah ini. Hal ini terjadi setidaknya disebabkan oleh[4]:
1. Pihak pekerja, yang mayoritasnya berkualitas SDM rendah berada dalam kuantitas yang banyak sehingga nyaris tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam menetapkan gaji yang diinginkan. Walhasil, besaran gaji hanya ditentukan oleh pihak majikan, dan kaum buruh berada pada posisi ‘sulit menolak’.
2. Pihak majikan sendiri sering merasa keberatan dengan batasan UMR. Hal ini mengingat, meskipun pekerja tersebut bekerja sedikit dan mudah, pengusaha tetap harus membayar sesuai batas tersebut.
3. Posisi tawar yang rendah dari para buruh semakin memprihatinkan dengan tidak adanya pembinaan dan peningkatan kualitas buruh oleh pemerintah, baik terhadap kualitas keterampilan maupun pengetahuan para buruh terhadap berbagai regulasi perburuhan.
4. Kebutuhan hidup yang memang juga bervariasi dan semakin bertambah, tetap saja tidak mampu dipenuhi dengan gaji sesuai UMR. Pangkal dari masalah ini adalah karena gaji/upah hanya satu-satunya sumber pemasukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar kehidupan masyarakat.
2. UMR dalam kajian Islam
Inti ajaran Islam di bidang ekonomi adalah ”maslahah dan adl”[5], Maslahah terkait dengan nilai absolut keberadaan barang, jasa, atau action (termasuk kebijakan ekonomi) dimana kesemuanya harus memenuhi kriteria-kriteria yang mengarah pada perwujudan syariah (maqashid al-syariah) yaitu perlindungan agama, jiwa akal, harta dan keturunan. Manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan Tuhan kepadanya, Tuhan memberikan pada setiap orang haknya oleh karena itu jangan menggangu apa yang dimiliki orang lain. Sementara adl terkait dengan interaksi relatif antara satu hal dengan hal lain, individu yang satu dengan individu yang lain, atau masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain.
Untuk mewujudkan kedua norma utama tersebut, diperlukan beberapa institusi yaitu mencakup anatara lain[6], pertama, bentuk kepemilikan yang multijenis, disatu sisi mengakui dan melindungi kepemilikan individu, tetapi disisi lain juga menekankan penghormatan atas kepemilikan bersama dalam konteks masyarakat atau negara, kedua, insentif dunia plus akhirat sebagai motivasi untuk melakukan kegiatan ekonomi, ketiga, kebebasan berusaha, keempat, pasar sebagai mekanisme pertukaran ekonomi, kelima, peran pemerintah untuk menjaga pasar sedemikian rupa sehingga kemaslahatan dan keadilan dapat terwujud.
Solusi terhadap problem UMR dan UMD ini tentu saja harus terus diupayakan dan diharapkan mampu membangun kondisi seideal mungkin. Untuk tujuan itu, setidaknya ada dua kondisi mendesak yang harus diwujudkan, yaitu :
  1. Kondisi normal (persaingan sempurna) yang mampu menyetarakan posisi buruh-pengusaha sehingga penentuan besarnya upah disepakati oleh kedua pihak yang besarnya ditentukan oleh besaran peran serta kerja pihak buruh terhadap jalannya usaha perusahaan yang bersangkutan. Kondisi seperti ini bisa terwujud jika kualitas SDM buruh memadai sesuai dengan kebutuhan, dan besarnya pasar tenaga kerja seimbang. Kondisi seperti ini akan mampu mewujudkan “akad ijarah” (perjanjian kerja) yang dalam pandangan syariat Islam yang didefinisikan secara ringkas sebagai “’Aqdun ‘ala al manfa’ati bi ‘iwadhin” (Aqad atas suatu manfaat dengan imbalan/ upah).
  2. Mewujudkan kondisi ideal ketika seluruh rakyat (bukan hanya kaum buruh) memiliki pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal (hajat asasiyah) bagi kehidupannya. Perwujudan kondisi ini, dalam pandang-an syariat Islam menjadi tanggung jawab utama negara. Dalam politik ekonomi Islam, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok (primer) rakyat dan mempermudah kesempatan untuk kebutuhan tambahan (sekunder ataupun tersier)
Kontak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerja sama yang harusnya saling menguntungkan. Pengusaha diuntungkan karena memeroleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan pengusaha. Sebaliknya, pekerja diuntungkan karena memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena memberikan jasa kepada pengusaha. Karena itulah, hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraaan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya.
Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, maka Islam mengaturnya secara jelas dan terperinci dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan ijaratul ajir (kontrak kerja). Pengaturan tersebut mencakup penetapan ketentuan-ketentuan Islam dalam kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja; penetapan ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Termasuk ketentuan yang mengatur bagaimana cara mengatasi tindakan kezaliman yang dilakukan salah satu pihak (pengusaha dan pekerja) terhadap pihak lainnya. Untuk itu, ada beberapa langkah yang ditawarkan Islam untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. Langkah-langkah tersebut adalah[7]:
Mengharuskan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dalam akad ijaratul ajir. Salah satu bentuk pekerjaan yang halal untuk dilakukan adalah apa yang disebut dengan ijaratul ajir, yakni bekerja dalam rangka memberikan jasa (berupa tenaga atapun keahlian) kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu. Ijarah adalah pemberian jasa dari seorang ajiir (orang yang dikontrak tenaganya) kepada seorang musta’jir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemberian harta dari pihak musta’jir kepada seorang ajiir sebagai imbalan dari jasa yang diberikan. Oleh karena itu, ijarah didefinisikan sebagai transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan (kompensasi).
Dalam transaksi ijarah terdapat dua pihak yang terlibat, yakni pihak yang memberikan jasa dan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan, yang disebut dengan pekerja (ajir), serta pihak penerima jasa atau pemberi pekerjaan, yakni pihak yang memberikan upah yang disebut dengan pengusaha/majikan (musta’jir). Menurut Islam, suatu transaksi ijarah yang akan dilakukan haruslah memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi ijarah. Prinsip-prinsip pokok transaksi menurut Islam adalah:
Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal dan bukan jasa yang haram. Dengan demikian, dibolehkan melakukan transaksi ijarah untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal, seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Namun, tidak dibolehkan melakukan transaksi ijarah untuk keahlian membuat minuman keras (khamr), membuat narkotika dan obat-obat terlarang, atau segala aktivitas yang terkait dengan riba.
Memenuhi syarat sahnya transaksi ijarah, yakni: (a) orang-orang yang mengadakan transaksi (ajiir & musta’jir) haruslah sudah mumayyiz, yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk. Maka dari itu, tidak sah melakukan transaksi ijarah jika salah satu atau kedua pihak belum mumayyiz, seperti anak kecil yang belum mampu membedakan baik dan buruk, orang yang lemah mental, orang gila, dan sebagainya; (b) transaksi (akad) harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh ada unsur paksaan.
Transaksi (akad) ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan di antara kedua pihak yang bertransaksi. Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajiir, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang ajiir tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Untuk itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Transaksi ijarah yang masih kabur, hukumnya adalah fasid (rusak). Selain itu, waktunya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan, atau tahunan. Di samping itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan. Karena itu, dalam transaksi ijarah, hal-hal yang harus jelas ketentuannya adalah menyangkut: (a) bentuk dan jenis pekerjaan, (b) masa kerja; (c) upah kerja; serta (d) tenaga yang dicurahkan saat bekerja
Dengan jelasnya dan terperincinya ketentuan-ketentuan dalam transaksi ijaratul ajir tersebut, maka diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. Pihak pekerja di satu sisi wajib menjalankan pekerjaan yang menjadi tugasnya sesuai dengan transaksi yang ada; di sisi lain ia berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Demikian pula pihak pengusaha berkewajiban membayar upah pekerja dan menghormati transaksi kerja yang telah dibuat dan tidak bisa bertindak semena-mena terhadap pekerja. Misalnya, secara sepihak melakukan PHK; memaksa pekerja bekerja di luar jam kerjanya. Namun, pengusaha juga berhak mendapatkan jasa yang sesuai dengan transaksi dari pekerja; berhak menolak tuntutan-tuntuan pekerja di luar transaksi yang disepakati, seperti tuntutan kenaikan gaji, tuntutan tunjangan, dan sebagainya.
Kezaliman dalam kontrak kerja dapat dilakukan pengusaha terhadap pekerja dan sebaliknya dapat dilakukan pekerja terhadap pengusaha. Termasuk kezaliman pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka yang tidak membayar upah pekerja dengan baik, memaksa pekerja bekerja di luar kontrak kerja yang disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena, termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja, seperti hak untuk dapat menjalankan kewajiban ibadah, hak untuk istirahat jika dia sakit, dan sebagainya. Berkaitan dengan pengusaha yang zalim Rasul saw. telah mengingatkan dalam hadisnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda, Allah Swt. berfirman:

«ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ اَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ، رَجُلٌ بَاعَ حُرَّا فَأَكَلَ ثَمَنُهُ، وَرَجُلٌ إِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوْفِهِ أَجْرَهُ»
“Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada khalifah) karena Aku, lalu berkhianat; orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka, lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya; serta orang yang mengontrak pekerja, kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedangkan orang itu tidak memberikan upahnya” (HR Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).
Adapun kezaliman yang dilakukan pekerja terhadap pengusaha adalah jika pekerja tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak pengusaha, seperti bekerja sesuai jam kerja yang ditentukan, tidak melakukan perusakan terhadap aset milik pengusaha, dan sebagainya.
Dalam rangka mencegah kezaliman yang terjadi dalam kontak kerja tersebut, maka Islam memberlakukan hukum-hukum yang tegas kepada siapa saja yang melakukan kezaliman, baik itu pengusaha maupun pekerja. Hukum-hukum itu diberlakukan agar tidak boleh ada kezaliman satu pihak terhadap pihak lainnya.
Pola dalam suatu masyaraka Islam, upah yang layak bukanlah suatu konsesi, tetapi suatu hak asasi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuatan negara.Bila reorientasi sikap negara telah dilaksanakan, maka penetapan upah dan perumusan produktifitas sesuangguhnya hanya merupakan penyesuaian yang tepat. Sesungguhnya Islam menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang, untuk itu kompromi antara buruh dan majikan dianggap sebagai prasyarat yang hakiki.
BAB V
PENUTUP
1.Kesimpulan
  1. Proses penetapan UMR, kesepakatan upah dari pihak pengusaha dan buruh dalam kondisi normal dan dalam sudut pandang keadilan ekonomi, seharusnya nilai upah sebanding dengan besarnya peran jasa buruh dalam mewujudkan hasil usaha dari perusahaan yang bersangkutan.
  2. Inti ajaran Islam di bidang ekonomi adalah ”maslahah dan adl, Maslahah terkait dengan nilai absolut keberadaan barang, jasa, atau action (termasuk kebijakan ekonomi) dimana kesemuanya harus memenuhi kriteria-kriteria yang mengarah pada perwujudan syariah (maqashid al-syariah) yaitu perlindungan agama, jiwa akal, harta dan keturunan. Manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan Tuhan kepadanya, Tuhan memberikan pada setiap orang haknya oleh karena itu jangan menggangu apa yang dimiliki orang lain. Sementara adl terkait dengan interaksi relatif antara satu hal dengan hal lain, individu yang satu dengan individu yang lain, atau masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain.
1. Saran
a. Untuk meningkatkan Upah buruh, maka kualitas SDM / buruh harus terus ditingkatkan secara terus menerus, proses penetapan upah antara buruh drngan pengusaha harus dilakukan secara adil, dengan posisi masing-masing sebagai mitra yang seimbang.
b. Konsep kesepakatan dalam Islam dapat menjadi alternatif dalam proses penentuan upah, tampa harus dimunculkan istilah-istilah Islam yang membuat pihak tertentu pobia dengan istilah tersebut, akan tetapi nilai Islam dapat diimplementasikan dalam perjanjian penentuan upah yang adil dan seimbang.
DAFTAR PUSTAKA
Upah Buruh Semakin Lemah, Kompas, Kamis, tanggal 3 April 2008
Muhamad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Penerbit PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997
Politik Perburuhan Dalam Islam (Makalah yang telah dipublikasikan), Luqman Al bantuly, 4 Napember 2008
Ahmad Akbar Susanto dan Malik cahyadin, Praktek Ekonomi Islami di Indonesia dan Implikasinya terhadap Perekonomian, Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah Vol 5 tahun 2008,
——————Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Ketenaga Kerjaan. Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. 1999.
——————Undang-Undang Ketenaga Kerjaan No. 13 / 2003 Tentang Tenaga Kerja.

[1] . Upah Buruh Semakin Lemah, Kompas, Kamis, tanggal 3 April 2008
[2] . Muhamad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Penerbit PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997.
[3] . Informasi tersebut hasil wawancara/dialog penulis dengan Harjono ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun2008.
[4] . Luqman Al bantuly Politik Perburuhan Dalam Islam (Makalah yang telah dipublikasikan), , 4 Napember 2008
[5] . Ahmad Akbar Susanto dan Malik cahyadin, Praktek Ekonomi Islami di Indonesia dan Implikasinya terhadap Perekonomian, Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah Vol 5 tahun 2008, hal 4
[6] . Ibid hal 4.
[7] . Op cit, Lukman Al-Bantuly


Sumber : http://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/upah-minimum-regional-dalam-perspektif-islam/

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar